||Pinjaman 101: Sejarah Singkat Pinjaman Pendidikan dan Persoalannya

Pinjaman 101: Sejarah Singkat Pinjaman Pendidikan dan Persoalannya

2019-01-10T15:59:25+00:00Pinjaman Pendidikan|0 Comments

Pendidikan tinggi merupakan salah satu harapan pemerintah untuk mencetak SDM berkualitas yang mampu menjawab berbagai masalah sosial di Indonesia. Sayangnya, akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan ini masih terbatas. Biaya kuliah pun dinilai sebagai salah satu penghalang para lulusan SMA/SMK untuk mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Kesadaran inilah yang mendorong hadirnya sebuah program pinjaman pendidikan yang bisa diakses secara luas di Indonesia.

Ide mengenai program tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia baru menyentuh 31%. Menurut laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), APK dapat diartikan sebagai proporsi pelajar jenjang tertentu di kelompok usia untuk jenjang pendidikan tersebut. Dengan kata lain, saat ini hanya 31% penduduk di kelompok usia pendidikan tinggi (19-24 tahun) yang tercatat menjalani pendidikan tinggi.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan tak semestinya dianggap sebagai barang mewah, melainkan menjadi hak setiap warga negara. Sebelum hadir di Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu menawarkan bantuan dana pendidikan yang disebut student loan. Nah, apa sebenarnya student loan ini dan bagaimana awal mulanya program tersebut diimplementasikan?

Student loan di Amerika Serikat

Secara sederhana, student loan dapat diartikan sebagai bentuk pinjaman biaya pendidikan yang diterima oleh pelajar/mahasiswa, dan kemudian dibayarkan kembali setelah masa studinya berakhir.

Sejarah student loan—atau pinjaman pendidikan—bermula di salah satu perguruan tinggi bergengsi di Massachusetts, Amerika Serikat (AS), Harvard University. Di universitas swasta yang merupakan anggota Ivy League inilah program pinjaman pendidikan pertama kali ditawarkan, tepatnya pada tahun 1840—atau 27 tahun sebelum Departemen Pendidikan Amerika Serikat terbentuk.

Sejak ditandatanganinya G.I. Bill—yakni Undang-Undang berisi jaminan pembiayaan pendidikan tinggi untuk para veteran Perang Dunia II, jumlah mahasiswa perguruan tinggi AS menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1947, misalnya, 49% di antara para mahasiswa merupakan bekas prajurit perang. Kondisi ini akhirnya berubah seiring lahirnya federal student loans pada 1958.

Mulanya fasilitas pinjaman pendidikan tersebut dibatasi untuk pelajar berprestasi di bidang matematika, sains, teknik, dan bahasa asing—dengan harapan meningkatkan daya saing warga AS terhadap Uni Soviet. Akses masyarakat untuk menerima bantuan dana pendidikan baru mulai terbuka lebar sejak terbentuknya Higher Education Act tahun 1965, dengan sistem yang juga terus menerus diperbarui.

Permasalahan pinjaman di sektor pendidikan AS mulai terlihat di akhir tahun 1980-an, di mana sepertiga hingga setengah lulusan S1 dililit hutang besar sesaat setelah mereka meninggalkan perguruan tinggi. Pada kuartal pertama tahun 2018, misalnya, terhitung ada USD 1,52 triliun total pinjaman yang belum dilunasi oleh lebih dari 44,2 juta peminjam.

Sebagaimana dilaporkan Washington Post, persoalan ini salah satunya dipicu oleh tidak adanya batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan, dengan credit checking—atau pemeriksaan riwayat kredit pemohon pinjaman—yang memadai. Sedangkan, di saat yang sama pihak perguruan tinggi AS pun terus menaikkan biaya kuliahnya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Di dalam negeri sendiri, pinjaman pendidikan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Program tersebut pernah coba dijalankan di era pemerintahan Orde Baru dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), tetapi sayangnya tidak bertahan lama. Pada tahun 2016 pun sempat muncul wacana untuk menghadirkan kembali fasilitas serupa dengan format yang berbeda, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dua tahun kemudian, keluarlah pernyataan dari Presiden Jokowi yang berisi permintaan kepada perbankan agar menggarap kredit pendidikan. Selain membandingkan dengan realisasi kredit pendidikan Amerika Serikat yang mencapai USD 1,3 triliun, Jokowi beranggapan bahwa pengadaan produk keuangan ini dapat mendorong perilaku konsumtif masyarakat Indonesia ke hal-hal yang sifatnya produktif. Tantangan tersebut serta-merta ditanggapi tak hanya oleh perbankan saja, tapi juga sejumlah startup keuangan berbasis teknologi alias fintech, salah satunya Dana Cita.

Dana Cita menawarkan solusi pembiayaan untuk jenjang pendidikan diploma hingga pascasarjana. Jumlah pinjamannya bisa mencapai 100% biaya kuliah—yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi, dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan enam tahun. Sebagai salah satu pemain fintech yang diawasi OJK, Dana Cita berkomitmen untuk menyediakan layanan pinjaman pendidikan yang aman.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apa sesungguhnya keunggulan program pinjaman pendidikan di Indonesia—termasuk Dana Cita, dibandingkan dengan Amerika Serikat? Kalau negara adikuasa tersebut bermasalah dengan student loan, maka tentunya ada alasan kuat mengapa pemerintah begitu yakin bahwa program serupa merupakan solusi tepat yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Selain itu, seperti apa peran Dana Cita di tengah upaya pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara biaya pendidikan dengan kemampuan finansial masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab dalam seri Pinjaman 101 berikutnya. Nantikan kumpulan informasi terbaru seputar Pinjaman Pendidikan setiap minggunya, hanya di blog Dana Cita!

Leave A Comment

Share via