||Mengenal Lembaga Keuangan Syariah Bersama Mahasiswa Universitas Brawijaya

Mengenal Lembaga Keuangan Syariah Bersama Mahasiswa Universitas Brawijaya

Penulis: Moch Adrio Farezhi – Seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang tak sengaja masuk jurusan Hukum dan akhirnya jatuh hati dengan prodi kuliahnya, ingin berbagi tentang lembaga keuangan syariah.


Kamu pasti pernah mendengar tentang produk keuangan yang punya imbuhan “syariah”, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Pembiayaan Al-Salaam Syariah, dan masih banyak lagi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan syariah tumbuh sebesar  27% pada tahun 2017. Tidak hanya berkembang di industri jasa keuangan dan perbankan saja, sistem syariah juga sudah merambah sektor riil dengan hadirnya beberapa jenis usaha yang mencakup makanan dan obat-obatan halal, islamic fashion, dan pariwisata syariah.

Lembaga keuangan syariah memiliki konsep dasar operasional yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional (BCA, Mandiri, dll). Konsep yang ditawarkan berpedoman kepada Hukum Positif dan Hukum Islam, yang bersumber pada Al-Quran serta Al-Hadist.

Berbeda dengan lembaga keuangan non-syariah seperti bank konvensional yang berada di bawah pengawasan OJK, lembaga keuangan syariah tak hanya diawasi oleh OJK, melainkan juga Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan pengawasan internal dari Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas melakukan pengawasan dan pelaporan kepada OJK.

Di Indonesia, fatwa DSN menjadi rujukan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya. Berbagai ketentuan tentang produk lembaga keuangan syariah didasarkan pada fatwa DSN, termasuk produk lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Dari segi konsepnya, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip “takaful” atau tolong menolong. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dilarang untuk menjalankan usaha yang sifatnya:

  1. Riba, yakni menambahkan keuntungan dari suatu transaksi utang piutang
  2. Maysir, yakni sesuatu yang sifatnya untung-untungan
  3. Gharar, yakni ketidakpastian dalam transaksi (hal-hal evenement)

Pemerintah negara-negara Eropa seperti Italia dan Jerman sudah merencanakan untuk menerapkan prinsip keuangan syariah dengan dasar dual banking system. Hal ini dipicu oleh kebutuhan modal dan investasi dari negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi yang hanya bersedia kalau modal yang mereka tempatkan dikelola secara syariah.

Mungkin sempat terpikirkan di benak kamu kalau yang bisa menggunakan jasa industri keuangan syariah hanya umat muslim saja. Dalam praktiknya orang yang beragama non muslim pun tidak sedikit yang ikut serta menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Adanya ketertarikan terhadap penggunaan produk keuangan syariah tidak lepas dari konsep bagi hasil. Karena keunggulan konsep bagi hasil terletak pada hubungan kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat.

Antara debitor (mudharib)  dan kreditor (sohibul maal) juga memiliki peluang yang sama dalam memperoleh keuntungan dan menanggung risiko. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah berakhirnya periode perhitungan pendapatan tertentu.

Nah, pengetahuan kita tentang lembaga keuangan syariah sudah bertambah. Sekarang jangan ragu untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, ya! Selain pengawasan yang sangat berintegrasi tinggi, ditambah dengan prinsip tolong-menolong, produk syariah juga menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan keuangan kita.

Semoga tulisan saya ini bisa bermanfaat dan mengobati kekepoan teman-teman soal lembaga keuangan syariah, ya!


 

Leave A Comment

Share via